RUU Konvergensi, Belum Konvergen

RUU Konvergensi Telematika akhirnya dipublikasikan juga. Kemunculannya menjelang akhir tahun mengindikasikan bahwa pembahasan RUU di DPR akan molor. Seharusnya, menurut agenda, tahun ini DPR sudah membahasnya bersama RUU Tindak Pidana TI dan revisi RUU Penyiaran. Tampaknya negara ini belum bisa meninggalkan kebiasaan bermolor-ria-nya.

Merujuk definisi konvergensi dari European Union, OECD, ITU, konvergensi dapat dipandang sebagai perpaduan layanan telekomunikasi, teknologi informasi, dan penyiaran yang sebelumnya terpisah menjadi satu kesatuan hingga diperoleh nilai tambah dari layanan tersebut. Selengkapnya baca disini. Artinya bahwa, layanan telekomunikasi, teknologi informasi, dan penyiaran yang awalnya terpisah dengan regulasi yang terpisah pula akan dipadukan baik dari sisi layanan maupun regulasinya. Dengan demikian, akan ada perpaduan antara UU Telekomunikasi, UU ITE, dan UU Penyiaran. Menyatukan berbagai layanan bahkan regulasinya bukanlah perkara mudah. Meskipun ada panduan yang bisa dirujuk baik dari OECD melalui ICT Regulation Tool Kit-nya maupun ITU, tidak bisa diimplementasikan secara mentah-mentah di Indonesia yang sangat majemuk ini. Setidaknya, itulah gambaran awal saya tentang RUU Konvergensi Telematika ini. Namun, setelah membaca, gambaran saya buyar, bingung, tidak mengerti maksud dan arah roadmap TIK Indonesia. Continue reading

Advertisements

Roadmap TV Digital di Indonesia

Berdasarkan roadmap konvergensi TIK, direncanakan di tahun 2018, teknologi penyiaran atau broadcasting di Indonesia akan beralih ke teknologi digital. Migrasi di era konvergensi tidak bisa dielakkan lagi. Bahkan sekarang pun, kita sudah berada di era konvergensi meski media-nya masih terbatas. Chatting, email, live music, podvideo, TV viewing sudah bisa dilakukan melalui handphone dan komputer (terkoneksi internet). Di era konvergensi nanti, media lain seperti TV akan bisa memberikan layanan apa pun. Anything to any media.

Persiapan menuju era TV digital untuk sementara ini mengacu pada Permen Kominfo No 32/2009 tentang Penyelenggaraan Penyiaran TV Digital Teresterial. Semakin kecilnya ruang kanal frekuensi yang dimiliki Indonesia, menyebabkan tidak semua permintaan ijin siaran dikabulkan. Setidaknya terdapat 450 pemohon baru yang tidak tertampung sehingga perlu efisiensi penggunaan kanal frekuensi dengan melakukan digitisation, memampatkan kanal frekuensi, untuk menampung pemohon baru.
Kanal frekuensi yang mencukupi, banyak pemohon ijin siaran, diversifikasi industri konten kreatif akan menjadi kolaborasi manis dalam menghadirkan pilihan-pilihan program siaran. Penonton akan dihadapkan pada ragam pilihan yang bisa ia pilih dan ia kontrol dengan sesuka hatinya. Penonton yang pasif akan berubah menjadi penonton yang aktif. Pasive Viewer become interactive viewer.

Tahapan migrasi penyiaran digital dimulai pada tahap uji coba (2008-2009). Untuk sementara telah dilakukan di wilayah Jabotabek. dan penghentian ijin pemohon baru. Dilanjutkan tahap simulcast (2009-2017). Pada tahap ini, penyiaran digital dilangsungkan bersamaan dengan penyiaran analog. Tahap ini direncanakan untuk memberi kesempatan pada masyarakat menyiapkan peralatan penerima digital seperti set-top-box (STB) dengan harga (menurut pemerintah) dapat dijangkau dari pada HDTV yang fully digital. Tahap cut off di tahun 2018 menjadi masa dimana penyiaran analog dihentikan total.

Tentunya pelaksanaan cut-off ini akan berimplikasi luas dan memerlukan kematangan luar biasa. Seperti halnya pada  ketakutan komunitas Pers saat peralihan menuju teknologi digital. Rumor bahwa koran digital akan menggerus koran konvensional, atau paper based newspaper, tidak terbukti kebenarannya. Digital dan konvensional masih bisa berjalan beriringan dalam jangka waktu yang sangat lama. Yah, tidak bisa disamakan medium pengantar TV dan Koran, karena medium TV sangat terbatas (sebenarnya koran juga, tapi bisa didaur ulang). Spektrum frekuensi yang sudah dialokasikan tidak bisa diperluas. Tapi bisa dialih-fungsikan atau dimampatkan.

Dari ragam teknik transmisi penyiaran digital, Indonesia akan memakai teknik DVB-T (Digital Video Broadcast-Teresetrial).  DVB-T banyak diadopsi di negara-negara Eropa, Asia, dan Australia.  Di Eropa sendiri dikembangkan sejak 1988. Negara lain mengembangkan sekaligus mengadopsi teknik ATSC (Amerika), ISDB-T (Jepang), T-DMB (Korea), dan DMB-T (China).

wilayah pengembangan dan adopsi TVD

Berinovasi di INAICTA 2010

Indonesia ICT Award 2009 (INAICTA 2010) adalah ajang lomba karya cipta kreativitas dan inovasi di bidang teknologi informasi dan komunikasi berskala nasional. INAICTA 2010 diselenggarakan komunitas teknologi informasi dan komunikasi di tanah air, dengan dukungan penuh dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Membangun Kreatifitas Digital Untuk Kemakmuran Bangsa Tahun 2010 ini sudah saatnya karya-karya kreatif digital anak bangsa dapat memberikan konstribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang mendukung Pembangunan Nasional untuk kemakmuran bangsa. Maka dengan tagline “Membangun Kreativitas Digital Untuk Kemakmuran Bangsa” diharapkan karya-karya yang lahir dari ajang lomba ini akan mampu menumbuhkan industri kreatif digital lokal yang mampu bersaing di kancah Internasional. Dengan tetap konsisten menargetkan peserta dari kalangan pelajar/mahasiswa, perusahaan dan institusi pendidikan, ajang lomba cipta kreativitas dan inovasi INAICTA 2010 ini menggunakan aturan dan kriteria dengan standar internasional. Hal ini sekaligus mempersiapkan pelaku ICT lokal untuk menghadapi kompetisi global. Pemenang lomba ini juga akan diberi kesempatan untuk mewakili Indonesia di ajang regional dan internasional, seperti Asia Pacific ICT Award (APICTA) dan World Summit Award (WSA)

Kategori yang dikompetisikan yaitu:

  • Professional :

E-government, E-business for enterprise, E-business for SMEs, E-Learning, Digital Animation, Digital Interactive Media, Computer Generated Imagery (2D/3D), tools and infrastructure, research and development, OpenSource application, Digital musi, mobile Application and content.

  • Pelajar

Student project, obstacle robot, maze solving robot

Informasi lebih lengkap, silakan kunjungi www.inaicta.web.id

Rancangan Peraturan Menteri Tentang Konten Multimedia

Beberapa hari belakangan ini, banyak media membahas tentang rancangan peraturan Menkominfo tentang Konten Multimedia. Dan seperti sebelum-sebelumnya, selalu ada pro-kontra tiap regulasi yang diluncurkan pemerintah. Semakin kritis ya masyarakat kita.

Sayangnya, banyak rancangan regulasi yang tidak dipublikasikan secara luas. Dicari di website Kemenkominfo ga nemu. Terpaksalah googling dengan keyword yang unik agar bisa langsung menuju pusat sasaran. Padahal masyarakat perlu tahu isi Rancangan Permen tersebut agar bisa memahami dengan baik maksud dan tujuannya. Sehingga tidak lekas-lekas menolak atau pun lekas menerima tanpa tahu isinya.

Silahkan download isi Rancangan Permen Konten Multimedia,

Atau baca langsung aja :).

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NOMOR:             /PER/M/KOMINFO/2/ 2010 TAHUN 2010

TENTANG

KONTEN MULTIMEDIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa konten memiliki peranan, pengaruh, dan dampak yang signifikan dalam penyelenggaraan jasa multimedia, baik terhadap penyelenggara jasa multimedia itu sendiri maupun terhadap masyarakat pada umumnya dan pada khususnya anggota masyarakat yang merasa dirugikan oleh pembuatan, pengumuman, dan/atau penyebarluasannya;

b. bahwa untuk membina industri penyelenggara jasa multimedia agar senantiasa mampu menghadapi berbagai tantangan dan persoalan yang terjadi baik di tingkat dalam negeri maupun Internasional, Pemerintah perlu memberikan pedoman kepada penyelenggara jasa multimedia mengenai pengelolaan konten multimedia;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Konten Multimedia;
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3473);

2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

3. Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4974);
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM.20 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 30/PER/M.KOMINFO/10/2008 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi;

10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM.21 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 31/PER/M.KOMINFO/10/2008 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN  MENTERI KOMUNIKASI DAN  INFORMATIKA TENTANG KONTEN MULTIMEDIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

  1. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dari bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektro-magnetik lainnya.
  2. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
  3. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
  4. Konten adalah substansi atau muatan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik  yang mencakup seluruh suara, tulisan, gambar baik diam maupun bergerak atau bentuk audio visual lainnya, sajian-sajian dalam bentuk program, atau gabungan sebagiannya dan/ atau keseluruhannya.
  5. Multimedia adalah Sistem Elektronik yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan fungsi Telekomunikasi, Penyiaran, dan Teknologi Informasi.
  6. Konten Multimedia adalah Konten yang dimuat, didistribusikan, ditransmisikan, dibuat dapat diakses dan/atau disimpan melalui atau dalam Perangkat Multimedia.
  7. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
  8. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
  9. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
  10. Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik.
  11. Penyelenggara Jasa Multimedia, yang selanjutnya akan disebut Penyelenggara, adalah penyelenggara jasa Telekomunikasi yang menawarkan layanan berbasis Teknologi Informasi, meliputi jasa akses Internet, penyelenggara jasa interkoneksi Internet, penyelenggara jasa Internet teleponi untuk keperluan publik, penyelenggara jasa sistem komunikasi data, atau penyelenggara jasa Multimedia lain yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan
  12. Pengguna Jasa Multimedia, yang selanjutnya akan disebut Pengguna, adalah orang yang memuat, mengubah, mengakses, menyimpan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Konten.
  13. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.
  14. Kode Akses adalah angka, huruf, simbol, karakter lainnya atau kombinasi di antaranya, yang merupakan kunci untuk dapat mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik lainnya
  15. Perangkat Multimedia adalah perangkat keras, perangkat lunak yang terintegrasi sehingga memungkinkan suatu Sistem Elektronik menjalankan fungsi Telekomunikasi, Penyiaran, dan Teknologi Informasi.
  16. Penyaringan adalah tindakan untuk menemukan dan menutup akses (blocking) dimuat, ditransmisikan, diumumkan, dan disimpannya suatu Konten yang dilarang di dalam sistem penyelenggaraan jasa Multimedia yang diselenggarakan oleh Penyelenggara.
  17. Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang adanya Konten yang dilarang.
  18. Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan tentang adanya Konten yang dilarang yang menyangkut pihak tersebut secara pribadi.
  19. Menteri adalah Menteri yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam bidang komunikasi dan informatika.
  20. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam bidang Konten Multimedia.
  21. Tim Konten Multimedia adalah Tim yang dibentuk oleh Menteri.

Pasal 2

(1)   Maksud dari pembentukan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika ini adalah untuk melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik, Dokumen Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum.

(2)   Tujuan dari pembentukan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika ini adalah untuk memberikan pedoman kepada Penyelenggara untuk bertindak secara patut, teliti, dan hati-hati dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya yang terkait dengan Konten Multimedia.

BAB II

KONTEN YANG DILARANG

Pasal 3

Penyelenggara dilarang mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Konten yang menurut peraturan perundang-undangan merupakan:

a.   Konten pornografi;

b.   Konten lain yang menurut hukum tergolong sebagai Konten yang melanggar kesusilaan.

Pasal 4

Penyelenggara dilarang mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Konten yang menawarkan perjudian.

Pasal 5

Penyelenggara dilarang mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Konten yang mengandung muatan mengenai tindakan yang merendahkan keadaan dan kemampuan fisik, intelektual, pelayanan, kecakapan, dan aspek fisik maupun non fisik lain dari suatu pihak.

Pasal 6

Penyelenggara dilarang mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Konten yang mengandung:

  1. muatan berupa berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik, yaitu Konten mengenai suatu peristiwa atau hal yang tidak benar atau tidak berdasarkan fakta yang dinyatakan sedemikian rupa sehingga menurut penalaran yang wajar Konten tersebut adalah benar atau autentik, yang secara materil dapat mendorong konsumen untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian pada konsumen;
  2. muatan yang bertujuan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) meliputi Konten mengenai penghinaan dan/atau menyatakan informasi yang tidak benar atau tidak sesuai dengan fakta mengenai suatu suku, agama, ras, atau golongan;
  3. muatan mengenai pemerasan dan/atau pengancaman meliputi Konten yang ditransmisikan dan/atau diumumkan melalui Perangkat Multimedia yang bertujuan untuk melakukan kegiatan pemerasan dan/atau pengancaman; dan/atau
  4. muatan berupa ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi  meliputi Konten yang ditransmisikan dan/atau diumumkan melalui Perangkat Multimedia yang bertujuan untuk melakukan  ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.

Pasal 7

Penyelenggara dilarang mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Konten yang mengandung:

  1. muatan privasi, antara lain Konten mengenai isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang, riwayat dan kondisi anggota keluarga, riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang, kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang, hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang, dan/atau catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal; dan/atau
  2. muatan hak kekayaan intelektual tanpa izin dari pemegang hak kekayaan intelektual yang bersangkutan.

BAB III

PERAN PENYELENGGARA

Pasal 8

Penyelenggara wajib memantau seluruh Konten dalam layanannya yang dimuat, ditransmisikan, diumumkan, dan/atau disimpan oleh Pengguna yang dilakukan dengan cara:

  1. membuat aturan penggunaan layanan;
  2. melakukan pemeriksaan mengenai kepatuhan Pengguna terhadap aturan penggunaan layanan Penyelenggara;
  3. melakukan Penyaringan;
  4. menyediakan layanan Pelaporan dan/atau Pengaduan;
  5. menganalisa Konten Multimedia yang dilaporkan dan/atau diadukan oleh Pengguna; dan
  6. menindaklanjuti hasil analisis atas Laporan dan/atau Pengaduan dari suatu Konten Multimedia.

Pasal 9

(1)   Aturan penggunaan layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a sekurang-kurangnya memuat ketentuan mengenai:

  1. larangan bagi Pengguna untuk memuat Konten yang menurut Peraturan Menteri ini merupakan Konten yang dilarang;
  2. keharusan bagi Pengguna untuk memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai identitas dan kontaknya saat mendaftar;
  3. keharusan bagi Pengguna untuk tunduk pada hukum negara Republik Indonesia;
  4. keharusan bagi Pengguna untuk menyetujui bahwa jika Pengguna melanggar kewajibannya, maka Penyelenggara dapat menutup akses (blocking) Akses dan/atau menghapus Konten Multimedia yang dimaksud;
  5. keharusan bagi Pengguna untuk menyetujui ketentuan privasi yang paling sedikit mengenai:
  1. kesediaan Pengguna untuk mengizinkan Penyelenggara menyimpan data pribadi dan data penggunaan layanan; dan/atau
  2. kesediaan Pengguna untuk mengizinkan Penyelenggara mengungkapkan data pribadi dan data penggunaan layanan kepada aparat penegak hukum dan/atau Menteri apabila ada dugaan mengenai perbuatan melawan hukum terkait pemuatan suatu Konten.

(2)   Penyelenggara dilarang membuat aturan penggunaan layanan yang menyatakan bahwa Penyelenggara tidak bertanggungjawab atas penyelenggaraan jasanya yang digunakan untuk memuat, mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya, dan/atau menyimpan Konten Multimedia.

(3)   Penyelenggara wajib melakukan pemeriksaan secara rutin mengenai kepatuhan Pengguna terhadap aturan penggunaan layanan Penyelenggara.

Pasal 10

(1)   Penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dilakukan dengan mengoperasikan Sistem Elektronik yang memiliki fungsi sebagai sarana Penyaringan menurut upaya terbaik Penyelenggara sesuai dengan kapasitas Teknologi Informasi, kapasitas finansial, dan otoritas yang dimilikinya.

(2)   Penyelenggara wajib memastikan bahwa Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) andal dan aman serta bertanggung jawab sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

(1)   Penyediaan layanan pelaporan dan/atau Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d dilakukan dengan menggunakan sarana yang mudah diaplikasikan oleh Pengguna dalam memberikan atau menerima Laporan dan/atau Pengaduan mengenai keberadaan Konten yang dilarang.

(2)   Sarana pelaporan dan/atau Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

  1. surat elektronik;
  2. sarana telekomunikasi;
  3. surat melalui pos; dan
  4. sarana komunikasi lainnya yang umum.

(3)   Penyelenggara wajib memastikan bahwa sarana pelaporan dan/atau Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) andal dan aman serta bertanggung jawab sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

(1)   Penyelenggara wajib menindaklanjuti Laporan dan/atau Pengaduan dengan cara melakukan analisis Konten paling lambat 3 (tiga) hari setelah Laporan dan/atau Pengaduan diterima.

(2)   Pada saat proses analisa Laporan dan/atau Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Penyelenggara wajib menandai Konten tersebut, sehingga Pengguna mengetahui bahwa Konten tersebut diduga merupakan Konten yang dilarang.

(3)   Hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan dalam 3 (tiga) predikat sebagai berikut:

  1. Konten yang dilarang;
  2. Konten yang tidak dilarang; atau
  3. Konten yang belum jelas dan akan diteruskan ke Tim Konten Multimedia.

Pasal 13

Penindaklanjutan hasil analisis atas Laporan dan/atau Pengaduan dari suatu Konten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3×24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Laporan dan/atau Pengaduan tersebut diterima.

Pasal 14

(1)   Penyelenggara wajib meminta Pengguna untuk menghapus dari Sistem Elektronik Penyelenggara Konten yang telah diputuskan oleh Penyelenggara atau Tim Konten Multimedia sebagai Konten yang dilarang.

(2)   Apabila permintaan Penyelenggara untuk menghapus Konten tidak dilaksanakan oleh Pengguna dalam jangka waktu paling lama 3×24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak permintaan diajukan, maka Penyelenggara wajib menutup akses (blocking) Konten tersebut dari layanannya.

(3)   Penyelenggara dapat menghapus Konten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pasal 15

Penyelenggara wajib menyimpan dan mengamankan data komunikasi dan aktifitas elektronik pelanggan atau Pengguna paling singkat 3 (tiga) bulan.

Pasal 16

Penyelenggara wajib memuat salinan elektronik dari Peraturan Menteri ini sebagai kesatuan yang tidak terpisahkan dari layanannya dan memastikan setiap Pengguna mengakses, membaca, mengetahui dan/atau dapat mengaksesnya.

Pasal 17

Penyelenggara wajib memberikan informasi dan bukti kepada aparat penegak hukum dalam rangka penyelidikan atau penyidikan terkait keberadaan Konten dalam Sistem Elektroniknya.

Pasal 18

(1)   Penyelenggara wajib menyampaikan Laporan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 kepada Direktur Jenderal setiap tahun.

(2)   Setelah menerima Laporan dari Penyelenggara, Direktur Jenderal melakukan verifikasi atas kebenarannya.

(3)   Setelah verifikasi selesai dilakukan, Direktur Jenderal mengeluarkan surat yang menginformasikan tingkat kepatuhan Penyelenggara dan surat tersebut disampaikan kepada Penyelenggara yang bersangkutan dan diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 19

(1)   Penyelenggara harus menyelenggarakan jasa Multimedia secara andal dan aman serta bertanggungjawab terhadap beroperasinya jasa Multimedia sebagaimana mestinya.

(2)   Penyelenggara bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan jasa Multimedia yang dilakukan.

(3)   Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak Pengguna .

BAB IV

PERAN PEMERINTAH DAN MASYARAKAT

Pasal 20

(1)   Direktur Jenderal berwenang melakukan pemantauan dan penilaian untuk mendorong Penyelenggara mematuhi Peraturan Menteri ini.

(2)   Direktur Jenderal dapat menjadikan penilaiannya atas kepatuhan Penyelenggara dalam melaksanakan Peraturan Menteri ini sebagai salah satu indikator prestasi Penyelenggara dalam melaksanakan ijin penyelenggaraan jasa Multimedia.

Pasal 21

(1)   Masyarakat, dan/atau Penyelenggara dapat mengajukan Laporan dan/atau Pengaduan kepada Tim Konten Multimedia mengenai keberadaan suatu Konten yang diduga merupakan Konten yang dilarang.

(2)   Laporan dan/atau Pengaduan harus disampaikan dengan menyertakan identitas yang benar yang dapat dibuktikan oleh pelapor dan/atau pengadu.

(3)   Laporan dan/atau Pengaduan dapat disampaikan melalui:

  1. surat elektronik;
  2. sarana telekomunikasi;
  3. surat melalui pos; dan
  4. sarana komunikasi yang umum digunakan lainnya.

(4)   Penyelenggara hanya dapat mengajukan Laporan dan/atau Pengaduan apabila Penyelenggara dapat menunjukkan bukti dan alasan yang kuat bahwa Penyelenggara telah melakukan analisis pendahuluan terhadap Konten yang dimaksud dan berdasarkan hasil analisis tersebut Penyelenggara tidak memperoleh keyakinan yang kuat mengenai dilarang atau tidaknya Konten tersebut.

Pasal 22

(1)   Tim Konten Multimedia ditetapkan dengan Keputusan Menteri dengan jumlah anggota paling banyak 30 (tiga puluh) orang dan masa kerja 1 (satu) tahun.

(2)   Tim Konten Multimedia dipimpin oleh seorang Ketua yang dijabat oleh Direktur Jenderal.

(3)   Pengajuan anggota Tim Konten Multimedia dilakukan oleh Direktur Jenderal dengan mempertimbangkan faktor kompetensi, integritas, dan independensi.

(4)   Komposisi Tim Konten Multimedia terdiri atas 50% (lima puluh persen) dari unsur Pemerintah dan 50% (lima puluh persen) dari unsur masyarakat yang berkualifikasi sebagai ahli atau profesional.

(5)   Tim Konten Multimedia dibantu oleh sekretariat yang susunannya akan ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Direktur Jenderal.

(6)   Menteri menetapkan Tim Konten Multimedia paling lambat 1 (satu) tahun sejak dikeluarkannya Peraturan Menteri ini.

Pasal 23

(1)   Pelaksanaan pemeriksaan terhadap satu atau serangkaian Konten yang berdasarkan Laporan dan/atau Pengaduan dari masyarakat, penegak hukum, dan/atau Penyelenggara diduga merupakan Konten yang dilarang, dilakukan oleh 5 (lima) orang anggota Tim Konten Multimedia, yang untuk selanjutnya disebut Kelompok Kerja, yang keanggotaannya terdiri dari:

  1. 2 (dua) orang dari lingkungan Departemen Komunikasi dan Informatika; dan/atau
  2. 3 (tiga) orang dari selain lingkungan Departemen Komunikasi dan Informatika yang keilmuannya terkait dengan Konten yang akan diperiksa.

(2)   Susunan anggota dan ketua Kelompok Kerja ditetapkan oleh Ketua Tim Konten Multimedia.

Pasal 24

Pemeriksaan terhadap Laporan dan/atau Pengaduan mengenai Konten yang diduga merupakan Konten yang dilarang dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

  1. analisis pendahuluan;
  2. pemeriksaan substantif;
  3. pengajuan hasil penilaian.

Pasal 25

(1)   Analisis pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

  1. pendistribusian Konten yang akan diperiksa kepada seluruh anggota Kelompok Kerja;
  2. masing-masing anggota Kelompok Kerja memberikan pendapatnya secara tertulis berdasarkan hasil analisis dari segi kepakaran, pengalaman, dan kebijaksanaannya;
  3. berbagai pendapat tersebut dimusyawarahkan oleh seluruh anggota Kelompok Kerja;
  4. perumusan hasil analisis pendahuluan; dan
  5. penyusunan rencana pemeriksaan substantif.

(2)   Pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

  1. Kelompok Kerja meminta konfirmasi kepada pihak yang membuat Konten yang dimaksud melalui surat elektronik, sarana telekomunikasi, surat melalui pos, dan sarana komunikasi yang umum digunakan lainnya berdasarkan rumusan hasil analisis pendahuluan;
  2. Pihak yang dimintai konfirmasi wajib memberikan jawaban paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal penerimaan permintaan konfirmasi;
  3. Kelompok Kerja melakukan analisis terhadap jawaban yang diberikan oleh pihak yang dimintai konfirmasi; dan
  4. Kelompok Kerja merumuskan hasil analisis pemeriksaan substantif.

(3)   Pengajuan hasil penilaian pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

  1. pelaporan Kelompok Kerja kepada Tim Konten Multimedia mengenai pelaksanaan pemeriksaan dengan menyampaikan usulan hasil pemeriksaan dan alasannya; dan
  2. penyampaian hasil pemeriksaan dari Tim Konten Multimedia kepada Menteri.

Pasal 26

Hasil pemeriksaan Kelompok Kerja diklasifikasikan menjadi 2 (dua) predikat sebagai berikut.

a. Konten yang dilarang; dan

b. Konten yang tidak dilarang

Pasal 27

Ketua Tim Konten Multimedia setelah menerima usulan hasil pemeriksaan dari Kelompok Kerja melakukan hal-hal sebagai berikut:

a. melakukan pembahasan atas usulan, apabila dianggap perlu;

b. menetapkan hasil pemeriksaan; dan

c. memberitahukan hasil pemeriksaan kepada pelapor dan/atau pengadu.

Pasal 28

Apabila Ketua Tim Konten Multimedia telah menyatakan bahwa Konten yang ada pada Sistem Elektronik Penyelenggara adalah Konten yang dilarang, maka Penyelenggara wajib:

  1. meminta Pengguna untuk menghentikan kegiatan pembuatan, pemuatan, pentransmisian, pengumuman, dan/atau penyimpanan Konten yang dimaksud;
  2. meminta Pengguna untuk menghapus Konten yang dimaksud;
  3. menghambat Akses pada Konten yang dimaksud; dan/atau
  4. melakukan tindakan lain yang patut, teliti, dan hati-hati untuk memastikan Konten yang dimaksud tidak lagi ada dan/atau tidak lagi dapat diakses pada Sistem Elektroniknya.

Pasal 29

(1)         Penyelenggara wajib menutup akses (blocking) Konten yang telah dinyatakan oleh Tim Konten Multimedia sebagai Konten yang dilarang dari Sistem Elektroniknya dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal penerimaan pemberitahuan.

(2)         Penyelenggara yang melakukan kesengajaan atau kelalaian dalam memenuhi ketentuan penutupan akses (blocking) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif.

BAB V

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 30

(1)         Menteri dapat mengenakan sanksi administratif kepada Penyelenggara yang melanggar Pasal 8; Pasal 9 ayat (3); Pasal 10 ayat (2); Pasal 11 ayat (3); Pasal 12 ayat (2); Pasal 13; Pasal 15; Pasal 16; Pasal 17; Pasal 18 ayat (1); ayat (2); Pasal 19 ayat (1); Pasal 29, atau Pasal 30.

(2)         Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa teguran tertulis, denda administratif, pembatasan kegiatan usaha, dan/atau pencabutan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3)         Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 1 (satu) tahun sejak tanggal penetapan.

Profil Pakar Telematika : Ruby Alamsyah

Adanya kasus pembobolan simpanan nasabah di bank melalui ATM menjadikan nama Ruby Alamsyah semakin berkibar. Selama ini masyarakat Indonesia hanya dikenalkan pada sosok Roy Suryo sebagai pakar telematika. Padahal kita punya banyak, tak hanya Roy Suryo. Mungkin…karena lebih sering muncul di media  terutama televisi, RS lebih dikenal masyarakat.

Sebenarnya Ruby Alamsyah sudah sering muncul di media. Tapi kali ini kehadirannya menghebohkan karena dinilai memberikan informasi krusial pada masyarakat tentang teknik pembobolan ATM.

Dalam tayangan di TV swasta, tampak diperagakan teknik pembobolan. Setahu saya informasi itu bukan berasal dari Ruby. Sepertinya Ruby hanya menginformasikan teknik yang digunakan untuk membobol ATM. Sedangkan tayangan di TV swasta tersebut merupakan reka ulang kasus pembobolan di Surabaya yang sepertinya ditambah-tambah informasinya. Wallahu’alam.

Akibat tayangan tersebut, Ruby jadi bersiteru dengan RS (Roy Suryo: Aksi Ruby di TV Tidak Mendidik). Bahkan kepolisian dan KPI akan turun tangan. Sebenarnya RS boleh saja tidak setuju dengan cara Ruby menginformasikan pada masyarakat, tetapi dengan menyebarluaskan pesan singkat tampaknya bukan cara yang bijak. Bukankah sesama kolega pakar telematika sudah seharusnya saling mengingatkan, mendukung.

Tapi yang jelas, Indonesia punya banyak pakar telematika tidak hanya RS dan juga Ruby. Lihat saja ke kampus-kampus, perusahaan software house, telekomunikasi, disana banyak pakar-pakar hebat. Semoga pakar telematika memberikan kontribusi positif bagi dunia TIK Indonesia dengan kepakaran yang mereka miliki.

Profil Ruby Alamsyah:

Pekerjaan :

Digital Forensic Analyst at Indonesian Police
Infosec Consultant at PT Jaringan Nusantara

Kepakaran :

Digital Forensic, Expert Witness, IT Security Trainer, Private Investigator, Internetworking.

Pengalaman Kerja :

Senior Network Engineer at PT NTT Indonesia
Network Engineer at PT Siemens Indonesia
Senior Network Engineer at PT Metrodata Electronics Tbk

Pendidikan :

Universitas Indonesia
Universitas Gunadarma

Ruby Alamsyah’s Summary

  • Information Security Consultant
  • Digital Forensic Analyst for Indonesian Police
  • IT Security Trainer (Indonesia & Malaysia)
  • 11 years in Internetworking & Security
  • Member of International High Technology Crime  Association (HTCIA)
  • Currently pursuing Master of Information Technology at
  • University of Indonesia

Kab. Kendal Luncurkan OSS Sendiri

Hari minggung (10 Januari 2010) adalah hari bersejarah bagi dunia TIK Indonesia. Kab Kendal berhasil membuat operating system sendiri dan telah diluncurkan secara massal. Meski edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara No:SE/01/M/PAN/3/2009 menganjurkan lingkungan pemerintah memanfaatkan perangkat lunak legal dan open source software, apa yang dilakukan Pemkab Kendal lebih pada upaya memberikan pelayanan yang lebih baik pada masyarakat melalui implementasi OSS dan aplikasi yang tertanam di dalamnya.

Nama sistem operasi tersebut adalah KGOS, Kendal Go Open Source. Sistemnnya mirip dengan sistem operasi Linux Distro Ubuntu 9.10, karena pada dasarnya sistem baru ini merupakan remastering yang diperkaya dengan beberapa aplikasi pendukung layanan masyarakat. Aplikasi yang terdapat di KGOS diantaranya:
1. Aplikasi Perkantoran : Open Office 3.1.1
2. Aplikasi Disain : GIMP, Inkscape, Scribus, Blender
3. Aplikasi Multimedia : Audacious2 (music player), VLC Media Player
4. Aplikasi Desktop : Compiz, Emerald, AWN Manager, Screenlets Start-Up manager
5. Aplikasi Internet : Firefox, Chromium (web browser), Kopete (aplikasi chatting), Cheese Webcam Booth (aplikasi webcam), Filezilla (aplikasi FTP)
6. Aplikasi Pendidikan : Childsplay (game edukasi untuk anak-anak pra sekolah hingga SD), TuxPaint (game mewarnai), Kalgebra, Kalzium, Marble, Stellarium
7. Lain-lain : Wine

Penggunaan operating system yang open source dinilai lebih berdaya guna dibandingkan menggunakan OS berbayar. Hal ini didasari pada beberapa pertimbangan. Pertama, OSS akan mampu menekan anggaran belanja pemerintah karena tersedia gratis sehingga tidak perlu membeli lisensi. Apalagi jumlah perangkat komputer di tiap satuan perangkat daerah sangat banyak. Bayangkan berapa banyak yang harus dikeluarkan pemkab untuk sekedar membeli lisensi OS propietary yang dapat mencapai Rp. 5juta/unit. Anggaran tersebut bisa dialihkan untuk pelayanan masyarakat bukan.
Kedua, OSS memiliki sifat kode terbuka (open source) yang berarti siapa pun boleh meng-kode-ulang sesuai dengan kebutuhan masing-masing bahkan dapat menambah aplikasi lain ke dalamnya. Dengan banyaknya insan kreatif di negeri ini akan menjadi peluang untuk merambah industri konten aplikasi yang digunakan secara nasional bahkan dilirik pihak asing. Tentunya ketergantungan terhadap perangkat lunak dari luar semakin berkurang.

Semoga hadirnya OSS dapat memacu Pemkab Kendal dalam memberikan layanan yang terbaik bagi masyarakat.

Struktur Sistem Mobile Commerce

Tren aplikasi teknologi informasi saat ini telah merambah ke aplikasi mobile yang bergerak di perangkat seluler. Pengguna perangkat ponsel lebih banyak dari komputer sehingga kebutuhan dan perkembangan konten aplikasi mobile lebih tinggi dibanding aplikasi di komputer. Banyak sekali aplikasi ­M-commerce yang dapat dikembangkan seperti m-banking, m-ticketing, m-health, m-agriculture, m-education, m-entertain, dan location based service. Beberapa faktor pendorong yang menjadikan M-commerce berkembang yaitu perkembangan tren sosial masyarakat yang perlahan meninggalkan komunikasi tradisional, adanya perkembangan inovasi transmisi teknologi komunikasi, dan adanya faktor pendorong ekonomi

Sistem struktur M-commerce lebih kompleks dibandingkan sistem struktur E-commerce karena melibatkan komponen dalam komunikasi bergerak. Sistem struktur M-commerce meliputi aplikasi, mobile station, mobile middleware, wireless network, wired network, dan host computer.

  1. Aplikasi M-commerce, merupakan jenis layanan yang dibangun di atas M-commerce seperti disebutkan dalam tabel 1.
  2. Mobile stations, adalah perangkat handset yang menjadi antar muka pengguna ketika aktivasi aplikasi M-commerce. Saat ini semua handset mendukung aplikasi M-commerce sederhana seperti teks sedangkan aplikasi yang lebih kompleks dengan visualisasi dapat digunakan handset cerdas seperti iPAQ, Communicator, Palm.
  3. Mobile middleware, adalah layer perangkat lunak yang digunakan antara sistem operasi handset dan aplikasi M-commerce. Perangkat lunak akan mentranslasikan permintaan oleh handset ke server dan sebaliknya. Perangkat lunak yang umum digunakan adalah WAP (wireless application protocol), i-mode, Java, dan beberapa aplikasi menggunakan Visual Basic dan Delphi.
  4. Wireless network, merupakan infrastruktur yang mendukung komunikasi nirkabel dimana mobilitas pengguna menuntut akses tanpa batas. Jaringan nirkabel yang digunakan dapat berupa Wireless Local Area Network (WLAN) dan Wireless Wide Area Network (WAN).
  5. Wired network¸ adalah infrastruktur server yang digunakan oleh perusahaan.
  6. Host computer, adalah perangkat komputer yang menjalankan dan menyimpan informasi aplikasi M-commerce. Komponen utama host adalah web server, database server, dan program aplikasi.