Mahkamah Konstitusi: E-Voting Jembrana Sah

Mahkamah Konsitutusi (MK) memutuskan memperbolehkan pemilihan umum dengan sistem elektronik atau E-Voting. MK menilai, sistem E-Voting bisa menjadikan pemilihan lebih efisien, efektif, meminimalkan dugaan pelanggaran, serta meningkatkan kualitas pemilihan umum. Putusan tersebut ditetapkan tanggal 30 Maret 2009.

Dalam putusannya, MK menyatakan bahwa e-voting adalah konstitusional dan dapat dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan asas-asas Pemilu yang luber dan jurdil. Meskipun demikian, pelaksanaan e-voting harus berdasarkan pertimbangan objektif yaitu kesiapan penyelenggara pemilu, masyarakta, sumber dana dan teknologi, serta pihak lain yang harus dipersiapkan dengan matang serta memenuhi syarat kumulatif yaitu:

  1. Tidak melanggar asas luber dan jurdil
  2. Daerah yang menerapkan metode e-voting sudah siap dari sisi teknologi, pembiayaan, sumber daya manusia, perangkat lunak, kesiapan masyarakat daerah bersangkutan, dan persyaratan lain yang diperlukan.

Hadirnya putusan ini bermula dari permohonan uji materi Bupati Jembrana, Bali, I Gede Winasa dan 20 kepala dusun di kabupaten tersebut terhadap Undang-Undang Pemerintah Daerah, terutama Pasal 88. Selama ini, Kab. Jembrana telah berulang kali melaksanakan pemilihan kepadala dusun secara e-voting seperti di dusun Samblong Desa Yeh Sumbul Kecamatan Mendoyo Jembrana. Pelaksanaan e-voting terbukti berjalan lancar tanpa adanya ketidaktertiban dan pelanggaran sehingga kemudian e-Indonesia menganugrahkan E-Goverment Award pada kabupaten ini. Kabupaten tersebut juga telah menerapkan e-KTP atau KTP yang telah terintegrasi dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). E-KTP tersebut mendukung pelaksanaan e-voting dimana tidak diperlukan lagi surat pemberitahuan terdaftar dalam daftar pemilih, undangan, dan tanda bahwa telah memberikan pilihan.

Latar belakang pelaksanaan e-voting di Kab. Jembrana adalah adanya permasalahan yang timbul pada sistem konvensional yaitu banyak pemilih tidak terdaftar, kesalahan dalam memberi tanda pada kertas suara yang berakibat pada ke-tidaksah-an suara, proses pengumpulan kartu suara berjalan lambat, prose penghitungan suara berjalan lambat yang berakibat pada keterlambatan tabulasi suara, akurasi tabulasi suara kerap salah, dan kurang terjaminnya kerahasiaan dari pilihan seseorang.

Dari permasalahan tersebut dilaksanaka e-voting yang melalui dua tahapan yaitu:

  1. Verifikasi pemilih, yang memastikan bahwa pemilih terdaftar di DPT. Proses verifikasi cukup dilakukan dengan men-scan KTP yang telah tertanam chip RFID (Radio Frequency Identification) untuk memastikan bahwa pemilih adalah warga terdaftar dan belum memberikan pilihannya.
  2. Voting atau pemilihan

Alur pelaksanaan seperti gambar berikut.

(sumber Kab. Jembarana)

Meskipun canggih, pemerintah Kab. Jembrana mengatakan bahwa masih ada beberapa kelemahan pada sistem ini yang masih terus diperbaiki dan dikembangkan. Permasalhan yang dihapapi diantaranya tingkat keamanan sistem yang digunakan saat ini (e-voting Kab. Jembrana menggunakan Diebold System), penggunaan internet yang rentan terhadap cracker, dan penggunaan software yang belum dapat diaudit sehingga muncul kekhwatiran manipulasi hasil pemungutan.

Dengan adanya keputusan MK dan Undang-Undang ITE diharapkan dapat mendukung pelaksanaan e-voting yang scalable, accuracy, auditable, dan secure.

Advertisements

Sensus 2010, Kenapa 10 Tahun Sekali?

“Sensus penduduk kenapa harus 10 tahun sekali, jika tiap hari bisa dilakukan” (Untung Wiyono, Bupati Sragen)

Bulan Mei 2010, Badan Pusat Stastistik akan melaksanakan kegiatan 10 tahunan yang bertajuk Sensus Penduduk 2010. Berdasarkan rilis yang disampaikan oleh BPS (www.bps.go.id), Sensus 2010 bertujuan untuk memperbaharui data dasar kependudukan hingga ke wilayah unit administrasi terkecil (desa) sebagai bagian dari evaluasi kinerja pencapaian MDGs dan basis pembangunan sistem administrasi kependudukan (SIAK). Hingga kini, telah terlaksana 5 kali Sensus yaitu tahun 1961, 1971, 1980, 1990, dan 2000.

Jika dikritisi pelaksanaan Sensus penduduk ini tidak efisien, kurang valid, dan data tidak kini (up to date). Bagaimana mungkin Indonesia yang begitu luas dengan jumlah pulau lebih dari 17.000 dan karakteristik penduduk sangat heterogen di-Sensus dalam periode waktu yang panjang, 10 tahun. Setiap hari, data dasar penduduk akan berubah. Ada yang lahir, ada yang meninggal. Roda perekonomian dan perdagangan berputar tiap harinya. Konsumsi dan pengeluaran penduduk berubah tiap bulannya. Industri dan perumahan bertumbuhan sepanjang tahun. Apakah data yang dikumpulkan setiap 10 tahun sekali akan membantu para pembuat kebijakan dalam merumuskan dan memutuskan arah pembangunan Indonesia yang bergerak dinamis?

Dalam International Seminar and Workshop 2010 bertajuk Research and Commerce Application on Multimedia Broadcasting yang berlangsung di Unissula, Semarang (17-18 Maret 2010), Untung Wiyono mengatakan perubahan data penduduk berlangsung setiap hari dan harus selalu di up date per hari-nya bukan 10 tahun sekali. Bupati Sragen yang beberapa kali memperoleh penghargaan E-Goverment Award ini mengatakan bahwa sistem informasi yang digunakan Kab. Sragen telah terintegrasi untuk menghasil data-data yang ingin diperoleh dalam Sensus 2010. Dengan demikian, perolehan data akan jauh lebih mudah, lebih valid, dan pastinya jauh lebih murah jika dibandingkan Sensus 2010 yang menghabiskan anggaran hingga Rp. 6 Triliun.

Selain itu Sensus 2010 membutuhkan persiapan 2 tahun (sejak 2008) hingga perolehan data akhir 2 tahun (2012). Bayangkan, pengumpulan data di tahun 2010 baru bisa diketahui hasilnnya di tahun 2012 kelak. Apakah data tersebut masih bisa dikatakan akurat?

Tugas Kita Bersama

Memperoleh data penduduk bukanlah tugas BPS semata akan tetapi menjadi tugas kita bersama. Perlu dilakukan suatu tindakan bersama untuk menghasilkan data penduduk yang akura dan mudah didapat. Belajar dari pengalaman Kab. Sragen dalam menggunakan sistem informasi terintegrasi, perolehan data kependudukan lebih mudah diperoleh dan berbiaya murah baik itu data pendudu, kesehatan, keuangan, perdagangan, perindustrian, tenaga kerja, dan sebagainya.

Data yang diperlukan dalam Sensus 2010 diantaranya data dasar berupa data kependudukan (demografi, pendidikan, kelahiran, kematian, migrasi, bangunan tempat tinggal) dan 35 item data umum per wilayah (keuangan, perdagangan, perindustrian, tenaga kerja, dsb).

Akan menjadi beban berat bagi BPS dalam menangani hal tersebut sendirian, maka menjadi tugas bersama untuk meringankan tugas tersebut. Apa yang bisa kita lakukan?

  • Pemerintah perlu merumuskan aplikasi standar sistem informasi yang diimplementasikan di tiap daerah tidak hanya bertujuan memperoleh data kependudukan. Jauh diatas itu semua adalah pelayanan terhadap masyarakat.
  • Pemerintah daerah perlu memiliki visi yang sama tentang pelayanan kependudukan terintegrasi. Mempersiapkan sumber daya manusia dan infrastruktur yang diperlukan
  • Peneliti dan Perguruan tinggi dapat berperan dalam mendesain dan membuat aplikasi sistem informasi sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan yang dihadapi
  • Penyelenggara jasa telekomunikasi dapat berpartisipasi dalam menyediakan infrastruktur dan akses informasi
  • Masyarakat berperan aktif menyampaikan perubahan data kependudukan tanpa perlu merasa khawatir

Pembangunan Indonesia yang terintegrasi akan menjadi tugas dan tanggung jawab kita bersama yang tidak bisa dilimpahkan pada satu pihak saja.

(tulisan ini diposting juga di http://www.bppkiyogya.wordpress.com)

Berinovasi di INAICTA 2010

Indonesia ICT Award 2009 (INAICTA 2010) adalah ajang lomba karya cipta kreativitas dan inovasi di bidang teknologi informasi dan komunikasi berskala nasional. INAICTA 2010 diselenggarakan komunitas teknologi informasi dan komunikasi di tanah air, dengan dukungan penuh dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Membangun Kreatifitas Digital Untuk Kemakmuran Bangsa Tahun 2010 ini sudah saatnya karya-karya kreatif digital anak bangsa dapat memberikan konstribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang mendukung Pembangunan Nasional untuk kemakmuran bangsa. Maka dengan tagline “Membangun Kreativitas Digital Untuk Kemakmuran Bangsa” diharapkan karya-karya yang lahir dari ajang lomba ini akan mampu menumbuhkan industri kreatif digital lokal yang mampu bersaing di kancah Internasional. Dengan tetap konsisten menargetkan peserta dari kalangan pelajar/mahasiswa, perusahaan dan institusi pendidikan, ajang lomba cipta kreativitas dan inovasi INAICTA 2010 ini menggunakan aturan dan kriteria dengan standar internasional. Hal ini sekaligus mempersiapkan pelaku ICT lokal untuk menghadapi kompetisi global. Pemenang lomba ini juga akan diberi kesempatan untuk mewakili Indonesia di ajang regional dan internasional, seperti Asia Pacific ICT Award (APICTA) dan World Summit Award (WSA)

Kategori yang dikompetisikan yaitu:

  • Professional :

E-government, E-business for enterprise, E-business for SMEs, E-Learning, Digital Animation, Digital Interactive Media, Computer Generated Imagery (2D/3D), tools and infrastructure, research and development, OpenSource application, Digital musi, mobile Application and content.

  • Pelajar

Student project, obstacle robot, maze solving robot

Informasi lebih lengkap, silakan kunjungi www.inaicta.web.id

Kemenkominfo dan RPM Konten Multimedia

Dalam beberapa waktu belakangan ini, Kemenkominfo menjadi sorotan masyarakat atas tiap-tiap regulasi yang dikeluarkannya. Berbagai kontroversi mewarnai setiap upaya pengesahan regulasi, sebut saha UU ITE, RPP Teknis Penyadapan, dan yang bergulir saat ini adalah RPM Konten Multimedia. Munculnya kontroversi ini bisa dinilai sebagai hal positif baik bagi Kemenkominfo sendiri maupun masyarakat.

Pertama, Kemenkominfo cukup terbuka dalam mempublikasi rancangan regulasi pada masyarakat dibanding kementerian lainnya meskipun dapat dikatakan lebih sering terlambat dan tidak memberikan informasi menyeluruh tentang regulasi tersebut. Terlambat karena informasi rancangan regulasi muncul menjelang akan disahkan sehingga masyarakat tidak punya banyak waktu untuk mengkaji padahal penyusunan telah rampung setahun bahkan dua tahun sebelumnya.

Kemenkominfo sendiri tidak membuka link khusus bagi masyarakat untuk mengunduh isi dari RPM Konten Mulmed. Informasi yang tidak sempurna hanya akan membuat masyarakat terbawa arus dengan lekas-lekas menolak tanpa berupaya memahami maksud dan tujuan disusunnya regulasi tersebut. Justru masyarakat tahu setelah kisruh merebak di media massa. Kurangnya sosialisasi yang sistematis terencana dan sekedar seremonial tampaknya perlu segera dihindari agar masyarakat paham makna kehadiran regulasi tersebut.

Kedua, masyarakat Indonesia telah bergerak pada era 2.0. Adalah hal yang biasa bagi masyarakat kini untuk mengkritik pemerintah. Bukankah suatu hal yang dinamis dan menunjukkan kemajuan akan kemampuan akses informasi yang semakin baik dan keterlibatan  masyarakat dalam pemerintah. The country is belong to citizen. Maka apa pu yang dirumuskan, ditetapkan, diputuskan pemerintah perlu diketahui masyarakat. Dengan semakin terlibatnya masyarakat dalam arus informasi, bisa dikatakan masyarakat lebih cepat dan lebih pintar dari pemerintah dalam menggunakan dan memanfaatkan media online. Sehingga sudah sepantasnya, pemerintah peduli dan sadar bahwa masyarakat obyek sekaligus subyek regulasi maka rangkullah dengan cara-cara yang baik agar kita bisa saling memahami.

Tentang substansi, maksud dan tujuan dikeluarkannya RPM Konten multimedia akan diulas pada tulisannya selanjutnya.

Kab. Kendal Luncurkan OSS Sendiri

Hari minggung (10 Januari 2010) adalah hari bersejarah bagi dunia TIK Indonesia. Kab Kendal berhasil membuat operating system sendiri dan telah diluncurkan secara massal. Meski edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara No:SE/01/M/PAN/3/2009 menganjurkan lingkungan pemerintah memanfaatkan perangkat lunak legal dan open source software, apa yang dilakukan Pemkab Kendal lebih pada upaya memberikan pelayanan yang lebih baik pada masyarakat melalui implementasi OSS dan aplikasi yang tertanam di dalamnya.

Nama sistem operasi tersebut adalah KGOS, Kendal Go Open Source. Sistemnnya mirip dengan sistem operasi Linux Distro Ubuntu 9.10, karena pada dasarnya sistem baru ini merupakan remastering yang diperkaya dengan beberapa aplikasi pendukung layanan masyarakat. Aplikasi yang terdapat di KGOS diantaranya:
1. Aplikasi Perkantoran : Open Office 3.1.1
2. Aplikasi Disain : GIMP, Inkscape, Scribus, Blender
3. Aplikasi Multimedia : Audacious2 (music player), VLC Media Player
4. Aplikasi Desktop : Compiz, Emerald, AWN Manager, Screenlets Start-Up manager
5. Aplikasi Internet : Firefox, Chromium (web browser), Kopete (aplikasi chatting), Cheese Webcam Booth (aplikasi webcam), Filezilla (aplikasi FTP)
6. Aplikasi Pendidikan : Childsplay (game edukasi untuk anak-anak pra sekolah hingga SD), TuxPaint (game mewarnai), Kalgebra, Kalzium, Marble, Stellarium
7. Lain-lain : Wine

Penggunaan operating system yang open source dinilai lebih berdaya guna dibandingkan menggunakan OS berbayar. Hal ini didasari pada beberapa pertimbangan. Pertama, OSS akan mampu menekan anggaran belanja pemerintah karena tersedia gratis sehingga tidak perlu membeli lisensi. Apalagi jumlah perangkat komputer di tiap satuan perangkat daerah sangat banyak. Bayangkan berapa banyak yang harus dikeluarkan pemkab untuk sekedar membeli lisensi OS propietary yang dapat mencapai Rp. 5juta/unit. Anggaran tersebut bisa dialihkan untuk pelayanan masyarakat bukan.
Kedua, OSS memiliki sifat kode terbuka (open source) yang berarti siapa pun boleh meng-kode-ulang sesuai dengan kebutuhan masing-masing bahkan dapat menambah aplikasi lain ke dalamnya. Dengan banyaknya insan kreatif di negeri ini akan menjadi peluang untuk merambah industri konten aplikasi yang digunakan secara nasional bahkan dilirik pihak asing. Tentunya ketergantungan terhadap perangkat lunak dari luar semakin berkurang.

Semoga hadirnya OSS dapat memacu Pemkab Kendal dalam memberikan layanan yang terbaik bagi masyarakat.