Mahkamah Konstitusi: E-Voting Jembrana Sah

Mahkamah Konsitutusi (MK) memutuskan memperbolehkan pemilihan umum dengan sistem elektronik atau E-Voting. MK menilai, sistem E-Voting bisa menjadikan pemilihan lebih efisien, efektif, meminimalkan dugaan pelanggaran, serta meningkatkan kualitas pemilihan umum. Putusan tersebut ditetapkan tanggal 30 Maret 2009.

Dalam putusannya, MK menyatakan bahwa e-voting adalah konstitusional dan dapat dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan asas-asas Pemilu yang luber dan jurdil. Meskipun demikian, pelaksanaan e-voting harus berdasarkan pertimbangan objektif yaitu kesiapan penyelenggara pemilu, masyarakta, sumber dana dan teknologi, serta pihak lain yang harus dipersiapkan dengan matang serta memenuhi syarat kumulatif yaitu:

  1. Tidak melanggar asas luber dan jurdil
  2. Daerah yang menerapkan metode e-voting sudah siap dari sisi teknologi, pembiayaan, sumber daya manusia, perangkat lunak, kesiapan masyarakat daerah bersangkutan, dan persyaratan lain yang diperlukan.

Hadirnya putusan ini bermula dari permohonan uji materi Bupati Jembrana, Bali, I Gede Winasa dan 20 kepala dusun di kabupaten tersebut terhadap Undang-Undang Pemerintah Daerah, terutama Pasal 88. Selama ini, Kab. Jembrana telah berulang kali melaksanakan pemilihan kepadala dusun secara e-voting seperti di dusun Samblong Desa Yeh Sumbul Kecamatan Mendoyo Jembrana. Pelaksanaan e-voting terbukti berjalan lancar tanpa adanya ketidaktertiban dan pelanggaran sehingga kemudian e-Indonesia menganugrahkan E-Goverment Award pada kabupaten ini. Kabupaten tersebut juga telah menerapkan e-KTP atau KTP yang telah terintegrasi dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). E-KTP tersebut mendukung pelaksanaan e-voting dimana tidak diperlukan lagi surat pemberitahuan terdaftar dalam daftar pemilih, undangan, dan tanda bahwa telah memberikan pilihan.

Latar belakang pelaksanaan e-voting di Kab. Jembrana adalah adanya permasalahan yang timbul pada sistem konvensional yaitu banyak pemilih tidak terdaftar, kesalahan dalam memberi tanda pada kertas suara yang berakibat pada ke-tidaksah-an suara, proses pengumpulan kartu suara berjalan lambat, prose penghitungan suara berjalan lambat yang berakibat pada keterlambatan tabulasi suara, akurasi tabulasi suara kerap salah, dan kurang terjaminnya kerahasiaan dari pilihan seseorang.

Dari permasalahan tersebut dilaksanaka e-voting yang melalui dua tahapan yaitu:

  1. Verifikasi pemilih, yang memastikan bahwa pemilih terdaftar di DPT. Proses verifikasi cukup dilakukan dengan men-scan KTP yang telah tertanam chip RFID (Radio Frequency Identification) untuk memastikan bahwa pemilih adalah warga terdaftar dan belum memberikan pilihannya.
  2. Voting atau pemilihan

Alur pelaksanaan seperti gambar berikut.

(sumber Kab. Jembarana)

Meskipun canggih, pemerintah Kab. Jembrana mengatakan bahwa masih ada beberapa kelemahan pada sistem ini yang masih terus diperbaiki dan dikembangkan. Permasalhan yang dihapapi diantaranya tingkat keamanan sistem yang digunakan saat ini (e-voting Kab. Jembrana menggunakan Diebold System), penggunaan internet yang rentan terhadap cracker, dan penggunaan software yang belum dapat diaudit sehingga muncul kekhwatiran manipulasi hasil pemungutan.

Dengan adanya keputusan MK dan Undang-Undang ITE diharapkan dapat mendukung pelaksanaan e-voting yang scalable, accuracy, auditable, dan secure.

Berinovasi di INAICTA 2010

Indonesia ICT Award 2009 (INAICTA 2010) adalah ajang lomba karya cipta kreativitas dan inovasi di bidang teknologi informasi dan komunikasi berskala nasional. INAICTA 2010 diselenggarakan komunitas teknologi informasi dan komunikasi di tanah air, dengan dukungan penuh dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Membangun Kreatifitas Digital Untuk Kemakmuran Bangsa Tahun 2010 ini sudah saatnya karya-karya kreatif digital anak bangsa dapat memberikan konstribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang mendukung Pembangunan Nasional untuk kemakmuran bangsa. Maka dengan tagline “Membangun Kreativitas Digital Untuk Kemakmuran Bangsa” diharapkan karya-karya yang lahir dari ajang lomba ini akan mampu menumbuhkan industri kreatif digital lokal yang mampu bersaing di kancah Internasional. Dengan tetap konsisten menargetkan peserta dari kalangan pelajar/mahasiswa, perusahaan dan institusi pendidikan, ajang lomba cipta kreativitas dan inovasi INAICTA 2010 ini menggunakan aturan dan kriteria dengan standar internasional. Hal ini sekaligus mempersiapkan pelaku ICT lokal untuk menghadapi kompetisi global. Pemenang lomba ini juga akan diberi kesempatan untuk mewakili Indonesia di ajang regional dan internasional, seperti Asia Pacific ICT Award (APICTA) dan World Summit Award (WSA)

Kategori yang dikompetisikan yaitu:

  • Professional :

E-government, E-business for enterprise, E-business for SMEs, E-Learning, Digital Animation, Digital Interactive Media, Computer Generated Imagery (2D/3D), tools and infrastructure, research and development, OpenSource application, Digital musi, mobile Application and content.

  • Pelajar

Student project, obstacle robot, maze solving robot

Informasi lebih lengkap, silakan kunjungi www.inaicta.web.id

2009, TAHUN MILIK PUBLIK

Patung dewi keadilan yang selama ini kita lihat tak lagi menggenggam pedang di tangan kanannya. Matanya masih tertutup dan tangan kirinya masih memegang neraca keadilan. Menimbang keadilan tidak dengan mata nyatanya namun dengan mata hatinya yang menembus hingga sudut-sudut kegelapan. Dan pedangnya, mungkin telah ia sampirkan karena tak lagi mampu menebas rimba-rimba ketidakadilan yang semakin rimbun dan gelap. Dewi keadilan telah bermetamorfosa, mengikuti jaman yang terus bergerak dinamis. Dewi keadilan telah menggenggam handphone cerdas di tangan kanannya. Ya, sebuah handphone dan bukan pedang.

Merefleksi fenomena sosial politik di tahun 2009, sungguh mengejutkan dan mengasyikan. People power tak hanya terderngar gaungnya tapi juga mampu mengendalikan kekuasaan dan keadilan di negeri ini. Tidak, tidak hanya di negeri yang sedang kisruh ini tapi agaknya seluruh dunia. Akan tetapi Indonesia menjadi fenomena sosial politik yang mengguncang dunia. Pemilu 2009 baik pemilihan legislatif dan pemilihan presiden bukanlah peristiwa yang menghebohkan. Terlalu biasa dengan permasalahan dan penyelesaian yang biasa pula. Setiap lima tahun sekali selalu terjadi kan. Dan kita tak pernah mau dan banyak belajar untuk memperbaiki masalah-masalah yang tampak nyata itu. Pengaruh publik dalam penuntasan masalah hokum di Indonesia mungkin menjadi kasus fenomenal sepanjang tahun 2009 ini. Reaksi publik yang mengejutkan dan akan terkenang sepanjang sejarah negeri.

Mari kita telusuri jejak-jejak pengaruh publik dalam ranah hukum negeri ini. Bermula dari kasus Prita yang melayangkan keluhannya atas pelayanan tidak prima dan tidak kooperatif dari RS. Omni International ke sebuah milis. Tak disangka, keluhan yang bermula sebagai curahan hati pasien sekaligus konsumen itu berbalas tuntutan tindak pidana dan perdata ata dasar pencemaran nama baik. Pasal 27 UU ITE menjerat Prita dengan hukuman penjara dan  ganti rugi yang tak sedikt jumlahnya. Awalnya persidang berjalan tidak adil dan memihak karena tak satu pun media menyorot masalah ini. Namun, seketika berubah saat jutaan facebooker memberikan dukungan, menuntut permasalahan ini diselesaikan dengan jelas dan adil. Keadaan berbalik, pemerintah yang saat itu tak tahu menahu segera mengambil tindakan penyelesaian hukum. Kasus ini tidak bergulir singkat, Prita masih dikenai tuntutan ganti rugi Rp. 204 juta. Lagi-lagi dunia maya menghimpun kekuatan mengumpulkan koin hingga menembus angka 1 miliar. Tangan Tuhan telah bermain melalui tangan-tangan publik.

Roda masih bergulir, kali ini menimpa petinggi KPK, Bibit Samad Riyanto dan Chandra M. Hamzah. Keduanya dinilai menyelewengkan wewenang KPK dan menghadapi konflik antai lembaga dengan Polri. Merasa ada yang tidak beres dengan masalah ini serta sikap pemerintah yang tidak tegas, meresahkan khalayak ramai. Publik merasa keganjilan akan penahan Bibit-Chandra hingga bersuaralah di dunia maya mencari dukungan sebanyak-banyaknya tidak hanya bagi kedua petinggi KPK tersebut tetapi lebih pada penegakan tindak pidana korupsi di negeri ini. Adalah Usman, seorang dosen Universita Muhammadiyah Bengkulu, yang membuat akun dukungan bagi KPK dan penegakan tindak pidana korupsi agar masyarakat mengetahui dan mendukung. Sungguh luar biasa, tindakan kecilnya berdampak besar bagi penyelesaian masalah ini yang berlarut-larut. Satu klik-nya mampu menggetarkan istana negara.

Itu barulah dua kasus besar yang mengejutkan dan mampu menggoyang sekaligus menekan pemerintah untuk mengambil tindakan. Masih banyak dukungan-dukungan yang dilayangkan di dunia maya. Tidak hanya di Facebook, bahkan twitter, blog, myspace, milis, dan forum-forum komunitas intens dalam menggalang dukungan. Berdasarkan statistik Facebook, Indonesia termasuk dalam 10 besar negara dengan jumlah pengakses terbesar dan tingkat pertumbuhan tertinggi. Kedudukan Indonesia setara dengan negara-negara Eropa (Amerika, UK, Turki, dan Kanada) bahkan melampui negara Asia manapun dan Australia. Jumlah pemilik akun Facebook di Indonesia saat ini mencapai 11.759.980 user (www.checkfacebook.com). Apa yang dicetuskan Tan Malaka tentang Massa Actie 2.0 tampaknya telah terbukti. Bahwa aksi massa dari orang banyak akan mampu memenuhi kehendak ekonmi politik. Kekuatan massa akan terhimpun, terorganisir dengan rapi, dan berjalan tanpa seorang pun mampu mencegahnya bahkan pemilik kekuasaan sekalipun. Kehadiran era digital mampu mengubah tatanan sosial masyarakat dalam mengorganisasi kekuatan massa secara rapi dan terstruktur tanpa perlu bertatap muka dengan jumlah kekuatan yang jauh lebih besar. Akan tetapi, penggalangan di dunia maya tak akan berarti tanpa aksi-aksi di  dunia nyata. Pewacanaan melalui media massa konvensional, baik koran, televisi, dan radio penting artinya agar gerakan ini menjadi gerakan nyata dan massif.

Publik memainkan peranan penting dalam pengambilan kebijakan pemerintah. Sepanjang tahun 2009, teknologi telah membentuk masyarakat menjadi kritis dan berperan dalam pemerintah. Tak sekedar menjadi penonton dan melakukan pembiaran bagi pemerintah dalam bertindak dan berkeputusan. Meski komputer masih barang mahal dan langka di negeri ini tapi tidak untuk telepon seluler. Dengan 200 ribu saja masyarakat sudah mampu ber-social networking yang berarti turut serta dalam lingkaran kekuatan publik yang tak hanya mampu merubah iklim berdemokrasi tapi  juga sosial politik. Maka suara rakyat adalah suara Tuhan saat ini bisa jadi suatu kebenaran dan kenyataan. Dan Dewi Keadilan pun akan semakin rajin meng-update informasi sehingga lebih tajam melihat dan menimbang yang hak dan yang bathil.

Dukungan IT Untuk Perhitungan Suara Pemilu

Perhitungan suara Pemilu Legislatif dapat dilakukan dengan beberapa metode, yang umum digunakan adalah perhitungan secara manual (real count) dan perhitungan cepat (quick count). Sedangkan metode lain yang baru diperkenalkan adalah exit pool atau perhitungan dengan mempertimbangkan pemilihan rahasia. Perhitungan manual lebih sering digunakan oleh KPU, dari level terendah di tingkat KPPS (Kelompok Panitia Pemungutan Suara) hingga KPU Pusat dengan tujuan mendapatkan data suara yang lebih akurat dengan bukti kuat berupa form rekap pemungutan suara. Sedangkan perhitungan cepat lebih sering digunakan lembaga survey dengan melakukan sampling pada beberapa TPS di seantereo negeri. Tingkat kesalahan sampling diharapkan sekecil mungkin dibawah 1 % serta melibatkan ribuan tenaga di TPS. Hitung cepat tersebut bertujuan memperoleh hasil pemungutan suara secepat mungkin yang sangat ingin diketahui oleh peserta Pemilu dan masyarakat. KPU sendiri perlahan mulai melakukan perhitungan cepat terutama untuk anggota DPR serta menampilkan data secara real time yang dapat diakses oleh siapa saja melalui www.tnp.kpu.go.id.

Kecepatan hasil perhitungan ini didukung oleh sistem informasi teknologi Pemilu yang digunakan baik oleh KPU maupun lembaga survey. Tidak dapat dipungkiri, wilayah Indonesia yang begitu luas akan memperlambat hasil penghitungan suara jika tidak mendapat dukungan sistem TI. KPU Pusat sendiri telah meminta KPU di daerah menggunakan perhitungan cepat untuk anggota DPR dan dikirimkan secara online melalui jaringan IT KPU ke pusat tabulasi nasional. sebagai contoh KPU Solo, KPU Sragen, dan KPU Wonogiri telah menggunakan sistem IT untuk anggota DPR dan DPRD Kabupaten/Kota

Dalam perhelatan akbar ini, KPU telah cukup bijaksana dengan memanfaatkan IT untuk mendukung pelaksanaan Pemilu meskipun baru di bagian hilr saja yaitu penghitungan dan penampilan hasil suara. Sistem Pemilu 2009 ini jauh berbeda dengan Pemilu 2004 sehingga banyak sistem informasi baru yang diperkenalkan akibatnya hingga hari H cukup banyak permasalahan yang dihadapi diantaranya sistem aplikasi yang belum optimal seperti yang terjadi di Solo. Anggota KPU Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu, Pata Hindra Aryanto, mengungkapkan gangguan pada software TI Pemilu menyebabkan proses input data menjadi lamban. Dari 75% formulir C1 yang masuk ke KPU dari 1.252 TPS, baru 10% yang berhasil di-input-kan. (Sistem IT KPU Solo Terganggu, 10 April 2009, www.solopos.com). Di tingkat nasional sendiri Pusat Tabulasi Nasional Pemilu 2009 sempat diserang puluhan hacker yang mencoba merubah tampilan tabulasi dan me-nol-kan data(Real Count KPU Diserang Hacker, 12 April 2009, www.detikpemilu.com).

Jika dicermati, metode hitung cepat menyisakan beberapa persoalan. Pertama, infrastruktur TI sebagai entitas pendukung dalam sistem manajemen informasi Pemilu belum tersedia dengan baik di setiap daerah. Persoalan distribusi logistik Pemilu saja masih berantakan apalagi sistem TI di tingkat KPU daerah. Hanya daerah dengan tingkat infrastruktur baik saja yang dapat menggunakan sistem ini sehingga mau tidak mau, KPU kembali ke metode lama menggunakan hitung manual yang membutuhkan waktu lama dan tingkat akurasi yang rendah. Kedua, tidak semua sumber daya terampil menggunakan sarana TI yang disediakan. Hal yang sederhana saja seperti pemindaian (scanning) form C1-IT tidak dapat dilakukan oleh semua petugas sehingga harus melibatkan divisi TI yang minim jumlahnya. Ketiga, tingkat legitimasi hasil quick count perlu diatur. Banyak konstituen Pemilu baik caleg, parpol, pakar, bahkan masyarakat mengandalkan hasil quick count. Bahkan, hasil quick count dianggap sebagai hasil final yang telah berlandaskan hukum terutam oleh peserta Pemilu. Tujuannya, selain mendapat hasil lebih cepat, juga menjadi dasar bagi caleg jika terjadi ketidaksamaan antara hasil yang mereka miliki dengan hasil KPU.

E-Democracy : MARKETING POLITIK CERDAS BAGI CALON LEGISLATIF

PEMILU 2009 tinggal hitungan hari, tidak sampai dua bulan rakyat Indonesia dihadapkan pada puluhan partai politik dan calon legislatif (caleg) yang menentukan napas hidup rakyat selama lima tahun kedepan. Salah mencontreng dalam hitungan menit berarti petaka dalam hitungan tahun. Sistem Pemilu di Indonesia telah menerapkan pemilihan wakil rakyat secara langsung sejak 2004. Warna-warni wakil rakyat saat itu bukan sepenuhnya pilihan rakyat karena penentuan daftar urut caleg oleh parpol menetapkan mereka benomor kecil berhak masuk dalam gedung rakyat terlepas baik-tidaknya kompetensi yang dimiliki. Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) merubah system tersebut dimana sistem daftar urut tidak lagi berlaku. Caleg pun dibuat harus susah payah olehnya untuk merebut simpati rakyat dan menjadikan peluang masuk ke gedung rakyat sama besarnya. Ramai-ramai caleg memperkenalkan dirinya di sudut-sudut jalan, di perempatan, di tiang-tiang listrik, di dinding-dinding kumuh jalanan, di jembatan, dan di pohon-pohon, melalui baliho, spanduk, pamflet, stiker, dan apa pun yang dapat menebarkan pesona dirinya.
Alat peraga kampanye caleg tersebut tidak dilarang, boleh saja dipasang untuk mengkampanyekan dirinya dalam media apa pun sepanjang tidak meyalahi aturan Pemilu dan peraturan daerah. Sistem yang berlaku saat ini menjadikan caleg tidak hanya bersaing dengan caleg dari parpol lain tetapi juga intern parpol sehingga marketing politiknya harus lebih kencang jika ingin memperoleh suara terbanyak. Mendekati hari-H persaingan antar caleg pun kian panas, sosialisasi diri yang tidak rasional hingga perusakan atribut kampanye menjadi segelintir masalah yang membuat gerah. Pengajar Fisipol UGM, Ari Sujito, menengarai fenomena persaingan antar caleg ini merupakan dampak dari keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) akibatnya alat peraga caleg cenderung lebih dominan ketimbang parpol (Suhu Politik Mulai Memanas, Kedaulatan Rakyat, hal. 7, tanggal 16/2-2009). Dan yang cukup menyedihkan adalah tidak ada caleg yang memaparkan visi dan misi mereka. Apa yang akan mereka lakukan selama lima tahun kedepan? Apa prioritas agenda mereka? Kapabilitas apa yang mereka miliki untuk mengurai benang kusut problematika negara dan masyarakat sehingga mereka patut dipilih? Yang ada hanyalah foto-foto caleg dalam berbagai busana dan pose yang hampir menyaingi model majalah. Suatu sikap yang dikenal remaja sebagai sikap narsis.
Aksi narsitik para caleg sulit untuk dicegah karena melibatkan kekuatan uang dan harapan besar untuk terpilih. Sepanjang anggaran ada dan terus mengalir, caleg akan semakin gencar memasarkan dirinya. Tidak sedikit dana yang harus dikeluarkan oleh caleg, untuk ke studio foto demi memperoleh imej karismatik, cetak sablon, pajak pemasangan baliho terutama bagi daerah yang mengeluarkan Perda Reklame, menyebarluaskan, hingga hadiah kecil-kecilan bagi konstituen dalam bentuk sembako, uang, atau apa pun. Aksi penggerusan dana ini akan semakin meningkat menjelang masa kampanye, waktu tenang, hingga syukuran bagi yang terpilih. Lalu darimana dana tersebut mengalir karena jelas parpol tidak menyediakan. Uang pribadi sepertinya tidak mencukupi, maka meminjam adalah jalan keluarnya. Maka tak heran lembaga keuangan mulai berhati-hati mengucurkan dana kredit bagi caleg karena resiko yang ditanggung cukup besar, terutama jika gagal menjadi anggota legislatif (aleg) (Pegadaian Tak Beri Syarat Bank Hati – hati Pinjami Caleg, Kedaulatan Rakyat, hal. 6, tanggal 17/2-2009). Besarnya dana yang dikeluarkan harus disikapi caleg dengan persiapan mental yang kuat untuk kalah dan untuk menang. Jangan sampai depresi karena kalah dan menyisakan hutang yang tidak sedikit. Dan jangan pula pongah karena lebih memilih mengembalikan modal ketimbang melaksanakan fungsi sebagai wakil rakyat.
Sebenarnya ada langkah yang lebih mudah, murah, dan cukup efisien dalam marketing politik para caleg. Aksi narsistik caleg yang kurang mendidik rakyat dapat diredam dengan sistem meritokrasi (Hemat Dwi Nuryanto, http://www.hdn.zamrudtechnology.com). Meritokrasi merujuk pada suatu bentuk atau proses promosi atau pencalonan pemimpin dengan memberikan kesempatan dan penghargaan kepada mereka yang berprestasi atau berkemampuan. Pelaksanaan meritokrasi dilakukan sesuai dengan perkembangan jaman. Dengan adanya konvergensi TIK, proses meritokrasi dapat dilakukan melalui saluran-saluran TIK. Belajar dari kesuksesan politisi negara lain, proses marketing dilakukan melalui dunia maya melalui situs pribadi berbayar maupun gratisan. Saat ini beberapa anggota dewan mulai mempublikasikan agenda politik mereka selama menjabat wakil rakyat melalui facebook maupun situs pribadi, sebut saja Aria Bima dari PDIP. Membangun situs untuk marketing politik bukan perkara yang rumit apalagi dengan berkembangan teknologi Web 2.0 (hingga kini dirilis Web 2.7) atau web blog caleg dapat mempromosikan diri sesuka hati. Murah dan cukup efisien.
Beragam web blog gratis dapat digunakan, sebut saja wordpress, blogspot, blogger, multiply, weebly. Atau yang lebih suka menampilkan foto diri dan aktivitas gunakan saja flickr, picassa, ataupun youtube. Dan bagi yang suka membuat jejaring politik (politic networks) serta menghimpun penggemar aktifkan saja Friendster, MySpace, Facebook, Plurk atau jejaring sosial lainnya. Kemudahan aktifasi dan aplikasi tidak akan menyulitkan caleg untuk mempromosikan diri melalui dunia maya karena situs tersebut kini menyediakan aplikasi berbahasa Indonesia. Sayangnya penetrasi internet di Indonesia masih rendah sehingga caleg mugkin enggan menggunakannya karena sifat penyebaran yang tidak luas. Baiklah, tetapi bukan berarti jalan tertutup bagi kampanye cerdas dan murah. Silahkan menggunakan media pesan singkat (SMS) untuk kampanye, boleh dan tentu saja legal karena telah diatur dalam PerMen Kominfo No. 11/Per/M.Kominfo/2/2009 tentang Kampanye Pemilihan Umum Melalui Jasa Telekomunikasi. Kampanye Pemilu melalui jaringan telekomunikasi merupakan bagian dari pendidikan politik rakyat yang dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Media lain yang dapat digunakan oleh para caleg adalah radio komunitas, murah dan tepat sasaran karena market-nya lebih jelas.
Dengan pemanfaatan saluran-saluran telekomunikasi, caleg dapat tebar pesona dengan biaya murah dan lebih fokus menjaring massa ketimbang tebar baliho. Selain kurang fokus pada sasaran konstituen yang dianggap loyal juga rawan terhadap pengrusakan oleh oknum yang tidak senang. Sudah saatnya para caleg melaksanakan kampanye cerdas bagi rakyat yang tidak hanya menampilkan pesona diri dengan jargon-jargon yang kurang rasional tanpa adanya misi yang jelas. Rakyat menantikan kiprah nyata caleg dalam mengaktualisasikan kinerjanya dalam lima tahun kedepan.