Transisi DTV: Tantangan dan Peluang

Pemerintah melalui Kementrian Kominfo sudah menetapkan roadmap penyiaran digital di Indonesia. Uji coba telah dilakukan di sekitar Jabotabek pada tahun lalu dan berencana akan dilakukan pula di beberapa kota besar. Tapi belum tahu, kapan. Meski banyak negara telah bermigrasi di ke penyiaran digital dan belum ada yang benar-benar cut-off perlu rasanya melihat peluang dan tantangan serta belajar dari kegagalan-kesuksesan negara lain.

Ada jurnal yang menurut saya bagus, moncoba mengkomparasi proses migrasi di US, Inggris, dan Prancis serta bagaimana US dapat mengambil pelajaran dari dua negara Eropa itu. Jurnal ini ditulis oleh Hernan Galperin (2002). Judulnya Can the Us transition to digital TV be fixed? Some lessons from two European Union cases dari  Journal of Telecommunication Policy Vol 26 pp 3-15

Galperin mendeskripsikan bahwa proses transisi menuju DTV terbukti lebih sulit dari yang dibayangkan.  Di US sendiri,milyaran  dolar telah banyak diinvestasikan oleh penyiaran incumbent, vendor software, dan industri perangkat DTV, namun proses transisi tetap berjalan lambat dan cenderung jalan di tempat.

Kebijakan transisi DTV di US menimbulkan permasalahan koordinasi dan tidak mampu memberikan insentif bagi incumbent, akibatnya proses migrasi pada sisi perangkat dan pelayanan berjalan lamban. Berbeda dengan yang terjadi di Inggris dan Prancis. Proses migrasi berjalan cepat karena adanya insentif dan dukungan pemerintah pada incumbent. Hanya saja, terjadi kegagalan pada kompetisi antar operator.

 

The DTV transition: challenge and opportunities

DTV memberikan banyak manfaat dibandingkan penyiaran analog, baik bagi penyelenggara penyiaran maupun pemerintah. Secara umum, manfaat yang diberikan:

  1. Meningkatkan efisiensi penggunaan bandwidth
  2. Meningkatkan interoperabilitas antar operator telekomunikasi, industri perangkat keras dan lunak, termasuk layanan aplikasi DTV
  3. Meningkatkan fleksibilitas layanan dibanding penyiaran video tradisional

Bagi penyelenggara, DTV memberikan kesempatan untuk diversifkasi layanan, menurunkan biaya transmisi (per kanal), dan memunculkan pos-pos pendapatan baru.  Bagaimana dengan pemerintah sebagai pembuat kebijakan? Galperin menyebutkan, DTV merepresentasikan pemaksaan untuk beradaptasi dengan perubahan teknologi yang dinamis yang tidak dapat dipenuhi dengan regulasi yang ada saat ini.

DTV memunculkan berbagai tantangan yang tidak mudah:

  • Adanya garis yang kabur antara penyiaran (broadcasting) dan  layanan telekomunikasi (telecommunication services) yang berdampak pada regulasi yang asimetris (OFTEL, 1998)
  • DTV merupakan bagian dari konvergensi yang disikapi dengan regulasi yang mengakomodir sektor penyiaran, telekomunikasi, dan informasi secara proporsional. Tidak mudah menyatukan dalam satu kerangka regulasi yang simetris. Contohnya RUU Konvergensi yang masih cenderung berpijak pada sisi telekomunikasi, belum sepenuhnya konvergen.
  • DTV akan memicu permasalahan kompetisi di berbagai sektor (cave, 1997; McCallum, 1999)

Tidak heran karena, model bisnis yang selama in vertikal akan berubah secara horizontal. Model bisnis di era penyiaran digital akan sepenuhnya berubah, apalagi jika telah berkembang menuju interaktif DTV (iDTV). DTV memaksa pemerintah untuk merumuskan kerangka regulasi baru yang mengakomodir setiap sektor. Regulasi yang ada saat ini tidak layak lagi digunakan.  Galperin menyebutnya “antiquated regulatory instruments“.

Galperin mengidentifikasi beberapa peluang yang bisa dijawab pemerintah dari migrasi DTV. Pertama, DTV mampu mengatasi krisis spektrum radio yang ditimbulkan dari pertumuhan layanan telekomunikasi nirkabel dengan membebaskan frekuensi di bawah 1 Ghz. Kedua, DTV menawarkan saluran berbiaya murah untuk mewujudkan masyarakat informasi, menjembatani digital divide. Ketiga, proses migrasi akan memungkinkan pemerintah untuk mendorong reformasi pro-persaingan  industri-industri dengan menghilangkan/menurunkan ekonomi dan regulasi yang menghambat masuknya pasar  (could be happened in indonesia???).

Dengan peluang yang ditimbulkan ini, sanggupkah melakukan re-organisasi yang begitu kompleks karena Galperin mempertanyakan permasalahan yang bisa saja terjadi. Perubahan model bisnis akan menciptakan standar teknis yang memfasilitasi antar pelaku pasar yang berbeda. Bagaimana menciptakan aggrement  model bisnis ini?

Masih banyak yang dipaparkan Galperin dalam risetnya ini, dan bagus-bagus. Tapi, saya lanjutkan di tulisan berikutnya😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s