RUU Konvergensi, Belum Konvergen

RUU Konvergensi Telematika akhirnya dipublikasikan juga. Kemunculannya menjelang akhir tahun mengindikasikan bahwa pembahasan RUU di DPR akan molor. Seharusnya, menurut agenda, tahun ini DPR sudah membahasnya bersama RUU Tindak Pidana TI dan revisi RUU Penyiaran. Tampaknya negara ini belum bisa meninggalkan kebiasaan bermolor-ria-nya.

Merujuk definisi konvergensi dari European Union, OECD, ITU, konvergensi dapat dipandang sebagai perpaduan layanan telekomunikasi, teknologi informasi, dan penyiaran yang sebelumnya terpisah menjadi satu kesatuan hingga diperoleh nilai tambah dari layanan tersebut. Selengkapnya baca disini. Artinya bahwa, layanan telekomunikasi, teknologi informasi, dan penyiaran yang awalnya terpisah dengan regulasi yang terpisah pula akan dipadukan baik dari sisi layanan maupun regulasinya. Dengan demikian, akan ada perpaduan antara UU Telekomunikasi, UU ITE, dan UU Penyiaran. Menyatukan berbagai layanan bahkan regulasinya bukanlah perkara mudah. Meskipun ada panduan yang bisa dirujuk baik dari OECD melalui ICT Regulation Tool Kit-nya maupun ITU, tidak bisa diimplementasikan secara mentah-mentah di Indonesia yang sangat majemuk ini. Setidaknya, itulah gambaran awal saya tentang RUU Konvergensi Telematika ini. Namun, setelah membaca, gambaran saya buyar, bingung, tidak mengerti maksud dan arah roadmap TIK Indonesia.

Bermula dari definisi konvergensi pada pasal 1 (1). Disebutkan bahwa

Konvergensi Telematika adalah perpaduan teknologi dan rantai nilai (value chain) dari penyediaan dan pelayanan telematika.”

Sedangkan yang dimaksud telematika adalah,

”Telematika adalah telekomunikasi dan teknologi informasi”, pasal 1(2)

Lho,hanya telekomunikasi dan teknologi informasi? Lalu penyiarannya kemana? Apa tidak termasuk dalam konvergensi. Sedangkang pemerintah, dalam hal ini Kemenkominfo sedang menggadang-gadang regulasi menyusul persiapan implementasi TV Digital. Menurut rencana, 2018 adalah periode cut off penyiaran analog. Kemana regulasi tentang penyiaran digital ini akan diarahkan?

Jika dilihat secara keseluruhan pasal-pasal, RUU Konvergensi Telematika lebih banyak membahas aspek teknis. Mulai dari masalah perizinan (pasal 13, 14), penggunaan spektrum frekuensi (pasal 15 hingga 22), orbit satelit (pasal 23), penomoran (pasal 24), perangkat (pasal 25), kualitas layanan (pasal 26), pentarifan (pasal 26 hingga 28), sampai masalah interkoneksi dan perlindungan konsumen. Sepintas lalu tiada beda dengan UU Telekomunikasi. Peraturan pemerintah yang harus dibuat menyusul diberlakukannya RUU Konvergensi Telematika juga tidak akan jauh beda dengan PP yang telah diberlakukan sebelumnya. Diantaranya, Standar kualitas layanan (Pasal 26 (1)), Standar penyediaan sarana prasaranan (Pasal 33 (2a)), dan penyelesaian keluhan (Pasal 33 (7), (8)). Sebelumnya pemerintah telah membuat Peraturan Pemerintah tentang standar kualitas layanan yang mengacu pada UU Telekomunikasi dan dibedakan berdasarkan jenis layananya yaitu PerMenkominfo No 10 hingga No 14 tahun 2008.

Sedangkan sisi teknologi infoamasinya sendiri tidak banyak dibahas, bahkan tidak ada. Padahal di era konvergensi, sisi yang rentan terhadap permasalahan adalah masalah konten. Apakah berarti tetap mengacu pada UU ITE yang masih banyak sisi lemahnya. Di sisi lain UU ITE belum bisa mengakomodir semua aspek konten informasi.

Hal lain yang patut disoroti adalah peran dan fungsi pemerintah. Ada satu hal yang ganjal, setidaknya menurut saya. Dalam pasal 34 (3) disebutkan

Menteri melakukan pengecekan keakuratan pencatatan/perekaman pemakaian layanan Telematika”.

Untuk apa menteri melakuan pengecekan keakuratan? Adakah indikasi adanya pemerintah berhak melakukan intersepsi yang artinya akan ada aturan intersepsi yang memberikan wewenang luas bagi Menkominfo menyadap setiap aplikasi layanan. Apa tujuan sebenarnya dari bunyi pasal ini? Karena pada ayat selanjutnya, akan dibuat aturan intersepsi jika RUU ini diberlakukan. Permasalahan tentang aturan penyadapan memang sempat menimbulkan kontroversi karena pelimpahan wewenang penyadapan belum jelas ada ditangan siapa dan bagaimana mekanismenya. Sedangkan RPP Intersepsi hingga saat ini belum jelas kabarnya.

Kemudian tentang kewajiban penyelenggaraan Universal Service Obligation bagi pemerintah. Pemerintah berkewajiban menyediakan akses dan layanan informasi bagi masyarakat secara bertanggung jawab. Bertanggung jawab dalam artian, tidak semata-mata infrastruktur ada, tapi tidak bisa diakses karena tidak ada sinyal. Atau, keduanya ada, tapi masyarakat tidak bisa dan tidak tahu cara menggunakan. RUU ini bisa menjadi kontrol bagi pemerintah dalam menjalankan fungsinya membuka keran-keran informasi bagi masyarakat secara bertanggung jawab. Sama halnya dengan kewajiban pemerintah dalam memberdayakan sumber-sumber daya industri dalam negeri (Pasal 45). Industri telematika dalam negeri menjadi prioritas utama dalam setiap aspek pengembangan dan pemanfaatan telematika nasional. Maka kewajiban pemerintahlah dalam merumuskan kebijakan yang berpihak pada industri telematika nasional. Termasuk merumuskan model bisnis konvergensi telematika sehingga industri tidak terjebak pada kebingungan akibat arahan, roadmap yang tidak jelas dari pemerintah.

Satu lagi ketidaktelitian dalam RUU Konvergensi Telematika, mungkin kesalahan pengetikan atau bagaimana, saya tidak tahu. Dalam pasal 47 tentang sanksi administratif, salah satunya adalah pelanggaran terhadap pasal 12 (1). Tetapi, dalam penjabaran di pasal berikutnya, sanksi tentang pasal 12 (1) tidak muncul, melainkan pasal 13(1).  Sepertinya merujuk pada pasal 12(1), yaitu tentang kewajiban pembayaran biaya hak penyelenggara telematika karena di pasal 13(1) tidak menyebutkan tentang kewajiban apa pun. Kekeliruan yang seharusnya tidak perlu kan.

Secara garis besar, menurut saya, RUU Konvergensi Telematika hanya mengatur permasalahan teknis bagi penyelenggara telematika. Sedangkan bagi masyarakat umum, saya belum bisa menangkap kemanfaatannya.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s